Design Development

RUU Omnibus Cipta Kerja. Pekerja kantoran jangan bersikap cuek

Buruh dan pekerja kantoran itu sama saja. Sama-sama digaji oleh perusahaan. Bedanya cuma istilah buruh kasar dan buruh halus (softskill). Banyak yang mengira ini cuma berdampak kepada buruh manufaktur. Tidak ada reaksi dari pekerja kantoran, tapi perlu diketahui bersama ini akan berdampak besar kepada nasib seluruh pekerja kedepannya tanpa terkecuali. Saya menulis seperti ini sebagai bentuk simpati, ikut berjuang dan ikut merasakan perjuangan kaum buruh. Walaupun tidak turun ke jalan, tetapi turut menyabarkan informasi yang dapat melindungi hak-hak pekerja setidaknya dapat menggerakkan pikiran para pekerja kantoran yang cuek karena sudah merasa nyaman, malas cari ribut, masa bodoh dan sangat individualis. Nasib kalian pekerja kantoran diujung tanduk juga jika ini sampai disahkan.

Download Draft RUU Cipta Kerja

Bagaimana nasib pekerja kantoran jika RUU Cipta kerja Disahkan?
Pekerja kantoran bisa dikontrak seumur hidup karena tidak ada kewajiban perusahaan mengangkat jadi pegawai tetap, selengkapnya dibawah ini.

Dihapusnya pasal 59 ayat 1 dan 4
Pasal 59 ayat 1 berbunyi “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu….”

Ayat 4 menegaskan “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal itu melindungi pekerja agar diangkat jadi karyawan tetap, akibatnya pekerja bisa dilakukan kontrak seumur hidup tanpa kejelasan nasib

Berikut Pasal UU Tenaga Kerja yang dihapus pada RUU Cipta kerja

Soal Kontrak kerja pada RUU Cipta Kerja Dihapus
UU Tenaga Kerja:
Pasal 59: (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurutjenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Dampak:
Dengan dihapuskannya pasal ini, kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan. Tidak ada batasan waktu, sehingga kontrak bisa dilakukan seumur hidup. Sehingga pekerja tetap akan semakin langka. Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah di PHK. Tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap.

Kerja Outsourcing pada RUU Cipta Kerja dihapus
UU Tenaga Kerja:
Pasal 66: (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Dampak:
Dengan dihilangkannya ketentuan ini, maka outsourcing bisa dilakukan bebas di semua jenis pekerjaan.

Tentang Pengupahan
RUU Cipta Kerja:
Pasal 88 B: Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.
UU Tenaga Kerja:
Tidak ada
Dampak:
Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, berpotensi menjadi dasar perhitungan upah per jam.

Tentang Pengupahan
RUU Cipta Kerja:
Pasal 88 C: (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
UU Tenaga Kerja:
Tidak ada
Dampak:
Pasal ini sangat berbahaya, karena menghilangkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral.

PHK
RUU Cipta Kerja:
Pasal 154 A: (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi.
UU Tenaga Kerja:
Tidak ada
Dampak:
Pasal ini sangat berbahaya, karena pengusaha bisa melakukan PHK hanya karena alasan melakukan efisiensi.

Libur berkurang
Pada Pasal 79 ayat (2) poin b RUU itu disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Adapun pengaturan mengenai cuti panjang dalam RUU Cipta Kerja termaktub dalam Pasal 79 ayat (5). Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum provinsi (UMP) hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta dan DIY.

Selama ini, pengubahan buruh menerapkan metode upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kerja (UMSK). Namun dalam RUU Cipta Kerja, UMK dan UMSK dihapus dan digantikan UMP.

Selain itu, perumusan kenaikan upah minimum juga hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tidak ditambahkan inflasi seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ini termasuk juga munculnya istilah upah padat karya yang dinilai sebagai upah minimum yang berada di bawah upah minimum.

Hilangnya pesangon
RUU Cipta Kerja membuka keran hilangnya pesangon karena mereka yang pekerja outsourcing dan karyawan memiliki kontrak bebas. Sehingga mereka tak perlu pesangon.

Penggunaan outsourcing yang bebas
Semua jenis pekerjaan dan waktu yang tak terbatas.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat lima jenis pekerjaan yang bisa menggunakan outsourcing, yakni security, cleaning service, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan.

Dalam RUU Cipta Kerja, agen (outsourcing) diakomodasi, dilindungi secara hukum, boleh menjual manusia

Jam kerja eksploitatif
RUU Cipta Kerja juga menyebabkan terjadinya eksploitatif jam kerja bagi buruh. Kerja per hari 14 jam jadi boleh

Penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas
Berlaku untuk semua jenis pekerjaan, bisa seumur hidup lamanya.

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) unskilled workers
Ketentuan ini berpotensi menimbulkan penggunaan buruh kasar secara bebas karena tak perlu izin tertulis dari menteri.

PHK yang dipermudah
Dengan banyak outsourcing dan karyawan kontrak bebas yang tak ada batas waktu, PHK pun dinilai akan menjadi mudah. Dalam seumur hidup boleh dikontrak dan di-outsourcing. Dalam RUU Cipta Kerja, agen outsourcing resmi diberi ruang oleh negara. Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya untuk kesehatan dan pensiun
Dalam RUU tersebut, tak ada jaminan sosial pensiun bagi karyawan kontrak dan outsourcing. Selain itu, pekerja yang haid dan sakit dipotong gaji.

Sanksi pidana yang dihilangkan
Ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang tak membayar upah juga menjadi alasan penolakan.
Tidak ada larangan dan sanksi jika pengusaha membayar di bawah upah minimum karena Pasal 90 UU 13 dihapus. Jadi tidak bayar pun boleh

Perlu diketahui dalam proses penyusunan draf (drafting) RUU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tim ini dipimpin Rosan Roeslani, didampingi Shinta Widjaja Kamdani sebagai wakil. Maka wajarlah serikat pekerja dan buruh mengajukan protes. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Facebook Comments

Pande Permadi

Pande Permadi. Hobby model kit diantaranya adalah Gundam. Kadang menggunakan C13, code13, root sebagai nicknamenya. Menyukai Linux sebagai OS Platform serta tertarik apapun yang berhubungan dengan Linux dan aplikasinya. Hal yang tidak disukai adalah Windows OS. Silahkan mengunjungi website resminya di www.pandepermadi.com

Komentar

Mungkin lebih tepatnya atau bisa juga dikatakan website ini sebagai blog pribadi. Sebagai pemilik website ini saya ingin memisahkan website pandepermadi.com yang crowded berisi profil dan portfolio kerja.

Stats

  • 1
  • 37
  • 0
  • May 3, 2020
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!